Kisruh SIPOL dan Agenda Asing

Pemilu 2014 mendatang mestinya bisa menjadi konsolidasi demokrasi yang sebaik-baiknya bagi negeri ini. Dimana tahapan pemilu terkelola secara efisien, murah, sistemik dan tanpa campur tangan asing sedikitpun. Mestinya para komisioner KPU memiliki kapasitas dan visi teknologi yang jitu untuk mengelola tahapan Pemilu.

Sungguh riskan jika teknologi untuk mendukung pemilu menjadi ajang lembaga dan perusahaan asing untuk kepentingannya. Tudingan bahwa ada agenda asing yang menyertai aktivitas KPU cukup beralasan. Oleh sebab itu, harus ada komitmen yang tegas dari seluruh komponen bangsa ini bahwa peran lembaga asing dalam proses demokratisasi di negeri ini cukup sebatas melakukan pendidikan politik untuk rakyat. KPU dan KPUD harus dijaga dan diawasi ketat agar steril dari campur tangan dan kepentingan lembaga asing.

Proses verifikasi Parpol peserta Pemilu 2014 sempat mengalami kekisruhan akibat kebijakan KPU yang memakai Sistem Informasi Partai Politik ( SIPOL ) bersifat online. Hampir semua Parpol bereaksi keras terhadap SIPOL.  Apalagi, Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2012 tidak menempatkan Sipol menjadi bagian persyaratan verifikasi. Perangkat SIPOL berasal dari lembaga asing yang bernama IFES ( International Foundation for Electoral System ) yang diperuntukkan kepada KPU.  Pengadaan SIPOL dengan cara diatas jelas-jelas bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2011 yang mengatur sumber pendanaan penyelenggara pemilu dan partai harus berasal dari APBN dan dari dalam negeri.

Jika dicermati, perangkat SIPOL versi IFES diatas sangat riskan, bukan solusi yang komprehensif dan bukan pula bersifat sistemik dalam tahapan Pemilu. Itulah sebabnya kalangan Parpol menuding bahwa SIPOL tersebut merupakan “trouble maker” bagi KPU yang dibuat sangat amatiran dan bersifat adhoc. Sehingga ketika diterapkan cukup merepotkan dan merugikan pengurus Parpol.

Mestinya komisioner KPU memiliki kapasitas dan visi yang baik terkait dengan teknologi pendukung Pemilu khususnya TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi ). Apalagi, sistem pemilu di negeri ini paling kompleks di dunia. Kapasitas dan visi diatas sebaiknya mengacu kepada Grand Design Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum ( GDSI-KPU ). Yang disusun oleh tim 9 yang terdiri atas para pakar TIK dan Pemilu yang sangat kredibel di negeri ini yang diketuai oleh Dr.Alexander Rusly. GDSI terdiri dari 28 komponen yang dibutuhkan untuk mendukung tahapan-tahapan Pemilu. Ibarat sebuah bangunan, GDSI-KPU adalah rancangannya, Sistem Informasi KPU (SIPEMILU) adalah bangunannya, dan e-Counting atau Situng adalah pintunya.

Penyelenggaraan Pemilu yang kredibel, murah dan efisien mustahil tanpa memakai TIK karya anak negeri yang sesungguhnya. Sistem informasi pemilu bisa dianalogikan seperti neurotransmiter atau sel saraf otak yang bisa meneguhkan tahapan Pemilu. Sistem tersebut tidak sekedar kalkulator pemilu, tetapi mampu menampung informasi, mengolah, menyalurkan dan memverifikasi proses pemungutan suara. Sehingga kompleksitas Pemilu sejak tingkatan TPS hingga nasional bisa teratasi dengan baik.

Verifikasi parpol peserta pemilu adalah awal penyelenggaraan pemilu. Sayangnya, kini kondisimya sudah menimbulkan kekisruhan. Padahal, masih ada hal-hal yang lebih krusial dalam tahapan selanjutnya. Itu karena jalan pikiran komisioner KPU masih parsial dan belum  bersifat sistemik. Komisioner belum menyadari bahaya yang mengintip dalam setiap tahapan pemilu. Bahaya tersebut bisa menimbulkan sengketa politik yang serius dan bisa menjerumuskan tahapan pemilu menjadi mahal dan tidak efektif.

(  Salam Jabat Erat,  Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )

Tajuk SuaraRadio :

Memperluas Basis Pramuwisata

Perkembangan industri pariwisata global telah mentransformasikan profesi pramuwisata atau tour guide. Kini, profesidiatas spektrumnya semakin melebar dan mencakup segenap elemen masyarakat. Pemerintah daerah yang ingin mengembangkan potensi pariwisatanya, mau tidak mau melakukan program praktis yang bertujuan memperluas basis pramuwisata.

Diwaktu mendatang seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pramuwisata dengan baik untuk daerahnya. Organsiasi industri pariwisata dunia yang telah menjadi pilar ekonomi diakselerasi oleh pemandu wisata portabel yang mampu melayani secara praktis. Di beberapa negara, iPod telah menjadi pemandu wisata yang sangat menarik. Pemandu wisata portabel bisa diproduksi dengan baik oleh jaringan radio penerap teknologi Radio 2.0. Masalahnya tinggal sejauh mau daya kreativitas insan radio di negeri ini dalam menangkap peluang emas itu.

Ada baiknya kita belajar dari kota Dublin, di Irlandia. Yang telah sukses meluncurkan iWalks dalam bentuk serangkaian podcast atau audio panduan yang tersedia bagi wisatawan. Hal itu sebagai cara untuk mendongkrak industri pariwisatanya. Hasilnya, Dublin telah menempati posisi puncak di Eropa untuk obyek wisata perkotaan. Hinggi kini Dublin iWalks telah memiliki banyak tema antara lain,Abad Pertengahan Dublin, Castles dan Katedral dan lain-lain, dalam bentuk seri audio yang dilengkapi peta yang dapat didownload dari situs Web. Organisasi industri wisata global telah mencatat sekarang ini ada sekitar 15.000 cityguide podcast yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar.

Saat ini pengelola Obyek Daya Tarik Wisata ( ODTW ) membutuhkan Destination Management Organization (DMO) dengan aplikasi e-Tourism. Aplikasi tersebut pada prinsipnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan daya guna dan nilai tambah dalam aspek kepariwisataan. Serta memberikan berbagai jasa layanan pariwisata dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. e-Tourism membentuk pengelolaan sistem informasi pariwisata menjadi terpadu. DMO memiliki fungsi sebagai economic driver, community marketer, industry coordinator, quasi-public representative, dan builder of community pride.

Fakta menunjukkan bahwa pada saat ini terjadi perubahan pola konsumsi dari para wisatawan mancanegara. Selera mereka bergeser ke jenis wisata yang bisa menikmati produk atau kreasi budaya, peninggalan sejarah dan ekowisata. Perubahan pola wisata ini perlu segera disikapi dengan berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun sarana promosi. Untuk lebih menghidupkanpromosi global, alangkah baiknya jika potensi ODTW di seluruh negeri ini berkolaborasi dalam ekosistem Radio 2.0. Dalam ekosistem tersebut, yang sangat urgen adalah sejauh mana entitas radio mampu memproduksi sebanyak-banyaknya konten pariwisata yang memesona.

( Salam Jabat Erat, Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )

Memacu Daya Saing Ekowisata Nusantara

Potensi wisatawan asing untuk mengunjungi obyek ekowisata di negeri ini belum digarap secara optimal. Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)Ekowisata ibarat puteri cantik yang masih merana. Pemerintah daerah kebanyakan masih terlihat asal-asalan dalam mengelola ODTW ekowisata. Belum ada usaha keras dan sistematis untuk membenahi daya saing. Padahal, The Internatioanl Ecotourism Society menyatakan bahwa ekowisata merupakan pilar industri kepariwisataan yang memerlukan keseriusan dalam membenahi variabel daya saing.

Dibutuhkan langkah cerdas untuk mendesain sebuah “Indonesia Ecotourism Awareness Campaign”. Yang bertujuan memperkenalkan lebih dalam lagi berbagai kecantikan ekowisata Indonesia kepada dunia. Definisi ekowisata pada mulanya diperkenalkan oleh The Ecotourism Society, yakni perjalanan ke areal yang masih alami dan untuk menjaga lingkungan serta menopang kesejahteraan masyarakat lokal.

Pentingnya merumuskan berbagai aspek pengembangan Ekowisata ke depan sebagai pilar industri pariwisata Indonesia. Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi yang disertai peningkatan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata (DTE). Konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk kini dan masa mendatang. Pendekatan lainnya adalah Ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Dalam arti menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan; melindungi keanekaragaman hayati; serta menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Hingga kini pemerintah daerah belum menerapkan kaedah-kaedah Ekowisata secara baik. Juga belum menggunakan perangkat modern untuk memacu daya saing Ekowisatanya. Perlunya menentukan berbagai lokasi Ekowisata di daerah serta mengetahui secara ilmiah peringkat dan variabel daya saingnya dengan standar global.

Mungkin baru Provinsi Bali yang sudah mendongkrak variabel daya saing ekowisatanya secara ilmiah. Dalam hal itu dinas pariwisata di Provinsi Bali sudah menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan Ekowisata dengan bantuan TIK terkini. Hampir semua DTE di Bali sudah menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mampu menampilkan dan menganalisa queries atribut dan spasial obyek ekowisata beserta progress-nya dari waktu ke waktu. Sehingga berbagai informasi yang berkaitan dengan ekowisata dapat dengan cepat dipresentasikan dan diakses oleh seluruh warga dunia.

Terdapat 17 obyek Ekowisata unggulan di Bali. Posisi tiga besar peringkat teratas adalah objek Ekowisata Bedugul sebagai peringkat pertama, objek Ekowisata Gunung Batur pada peringkat kedua, dan objek Ekowisata Danau Beratan Bedugul sebagai peringkat ketiga. Objek Ekowisata yang berada pada peringkat atas tersebut memiliki variabel-variabel unggul pembentuk daya saing. Diharapkan objek-objek Ekowisata yang ada di seluruh penjuru negeri ini secepatnya dipacu agar memiliki daya saing secara global.

(  Salam Jabat Erat,  Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )

Tajuk SuaraRadio :

Bencana Kekeringan dan Gegar Hidrologi

Bencana kekeringan telah melanda berbagai daerah. Kondisinya makin mengenaskan karena infrastruktur pengairan banyak yang rusak. Kekeringan merupakan hal yang amat ironis. Pasalnya, negeri ini memiliki potensi sumber daya air nomor lima terbesar di dunia.Mestinya pemerintah berusaha keras untuk memperbesar daya dukung infrastruktur penyediaan air irigasi dan sanitasi.

Problema pengairan di negeri ini mengkerucut pada satu hal yang mendasar, yaitu suatu kondisi negeri yang tengah mengalami gegar Hidrologi. Seperti halnya gegar otak, gegar hidrologi merupakan kondisi dimana pengelola negeri ini tidak mampu memahami dan gagal mefungsikan kaedah-kaedah hidrologi. Istilah Hidrologi berasal dari akar kata bahasa Yunani Hydrologia, yang berarti ilmu air. Secara definitif merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air.

Hidrologi sudah lama berkembang hingga mencapai tahapan disiplin teknik yang cukup canggih. Teknik hidrologi sebenarnya sudah dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan kuno yang pernah ada di negeri ini. Hal itu terlihat dengan adanya situs kanalisasi dan bendungan kuno peninggalan Raja Airlangga. Selain kemampuan dalam rancang bangun bendungan kuno nenek moyang kita juga telah memiliki etika lingkungan yang berbuah kearifan tradisional. Kini, negeri ini justru mengalami gegar hidrologi dan kehilangan etika lingkungan. Berbagai undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hanya menjadi macan kertas yang tidak pernah dijalankan secara konsisten.

Wilayah kepulauan di Indonesia kebanyakan dibelah oleh sungai-sungai. Ironisnya, wawasan ilmu pengetahuan dan cara pandang bangsa ini terhadap sungai justru kurang visioner, kontra ilmiah, bahkan boleh dibilang tidak berbudaya. Akibatnya sungai dipenuhi oleh multi-sampah, polusi industri, penggalian yang membabi-buta serta penyerobotan yang fatal terhadap sempadan sungai. Padahal, sungai merupakan ekosistem yang membutuhkan manajemen pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang konsisten dan berkesinambungan. Meskipun bangsa Indonesia memiliki ribuan sungai, namun ilmu pengetahuan tentang sungai kurang berkembang secara baik..

Ilmu pengetahuan tentang sungai merupakan basis manajemen DAS. Sayangnya, manajemen DAS di Indonesia belum dikelola secara baik. Pengelolaanya secara parsial dan sarat dengan korupsi dan manipulasi. Sehingga 282 DAS dalam kondisi sangat kritis dan mudah menstimulir bencana banjir dan kekeringan. Untuk memperbaiki DAS kritis tidak ada jalan lain kecuali tindakan tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi dan membenahi zona sempadan sungai. Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer.

Kekeringan semakin menyulitkan kemampuan irigasi pertanian. Diperparah lagi dengan stagnasi pembangunan infrastruktur irigasi dan ketidakmampuan pemerintah daerah merawat infrastruktur yang telah eksis. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur irigasi sangat kecil. Kini masalah sumber daya air sudah fatal dan bisa mendatangkan bencana lebih besar lagi jika gegar hidrologi yang terjadi di negeri ini tidak sembuh.

( Salam Jabat Erat, Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )

Tajuk SuaraRadio :

Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas

Kita sangat prihatin. Melihat kehidupan berbangsa sekarang ini diwarnai dengan rapuhnya perlindungan terhadap kaum minoritas. Hingga kini bangsa ini belum mampu menegakkan Konstitusi UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28 E ayat : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganaegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Semangat kerukunan bangsa mestinya kongruen dengan prinsip kesetiakawanan sosial nasional. Definisi kesetiakawanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka diartikan sebagai ; “perasaan bersatu, sependapat dan sekepentingan”. Bila ditambahkan dengan kata sosial maka kesetiakawanan sosial berarti “adanya solidaritas sosial, tenggang rasa yang sanggup merasakan perasaan sesamanya, ditunjukan dalam toleransi kepada orang lain serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan”. Pada saat ini bangsa Indonesia belum menemukan makna yang terdalam tentang arti Kesetiakawanan Sosial.

Proses demokratisasi di Indonesia belum mampu memperbaiki kualitas HAM. Menurut pakar demokratisasi Jack Lively, dalam bukunya yang berjudul Democrazy, menyatakan bahwa persoalan krusial yang dihadapi dalam proses demokratisasi di negara berkembang adalah persoalan minoritas. Kelompok minoritas menjadi apa yang disebutnya ”exluded permanent minority” karena proses pengambilan keputusan selalu menenggelamkan mereka.

Padahal, proses pengambilan keputusan demokratis adalah mayoritas suara, bahkan dengan simple mayority sekalipun akan sah menjadi sebuah keputusan. Masalahnya adalah, apakah semua sendi kehidupan bernegara harus didegradasi dengan mengabaikan batasan konstitusi ? Ataupun dengan memberi tafsir baru atas konstitusi meski melanggar kontrak bersama sebagai satu bangsa ? Inilah dilema proses demokrasi yang sangat memilukan kelompok minoritas.

Konstitusi di negeri ini begitu mudahnya dibelokkan tafsirnya. Jika batas terakhir bernama konstitusi masih bisa dibelokkan dan mungkin diabaikan, lalu apalagi batas terakhir yang bisa menjadi pertahanan kebersamaan sebuah bangsa yang sangat plural seperti Indonesia . Jika level pengambilan keputusan adalah hal-hal yang bersifat domain publik, maka prosedur mayoritas wajar diterapkan. Tetapi jika prosedur itu diterapkan untuk memberi makna lain terhadap kehidupan berbangsa dan tafsir baru atas ideologi, maka yang terlanggar adalah konstitusi dan pada gilirannya melenyapkan perasaan bersama sebagai satu bangsa.

Tragedi pilu yang sering menimpa kaum minoritas akhir-akhir ini menunjukkan semakin tidak tolerannya masyarakat di negeri ini. Kalau sudah demikian program kesetiakawanan sosial nasional menjadi kosong makna dan hanya menjadi basa-basi kenegaraan. Kondisinya semakin menyedihkan melihat respons Pemerintah Daerah yang takut menegakkan hukum. Bahkan pada level bawah, sering aparat pemerintahan justru memberi peluang dan memberi angin bagi tindakan anarkis. Belum lagi jika kita menimbang hadirnya Peraturan Daerah yang sangat memojokkan kaum minoritas. Menurut catatan ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), perda jenis tersebut ada ratusan jumlahnya dan dalam berbagai bentuk. Realitas politik seperti diatas jelas merupakan pencederaan terhadap kebersamaan sebagai satu bangsa.

Tidak bisa dimungkiri lagi, kini keberagaman dan pluralisme di Indonesia justru menjadi semacam realitas yang memilukan bagi kaum minoritas. Jika dulu, ketika menghadapi musuh bersama dalam bentuk penjajahan atau kolonialisme, maka keberagaman menjadi kekuatan pemersatu. Tetapi sekarang ini keberagaman bukan lagi kekuatan pemersatu, tetapi menjadi ancaman bagi kelompok minoritas.

(  Salam Jabat Erat,  Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )

Tajuk SuaraRadio :

Membenahi Institusi Dinas Kebakaran

Musibah kebakaran terus terjadi dan menimpa permukiman, fasilitas publik dan kawasan industri. Hal itu merupakan indikasi sakitnya pranata infrastruktur perkotaan yang disertai rendahnya budaya keselamatan lingkungan. Selama ini keberadaan institusi dinas pemadam kebakaran baru dipayungi oleh Perda yang kurang sesuai dengan perkembangan jaman. Institusi dinas kebakaran juga belum memiliki standard operation procedure yang andal. Untuk itulah pentingnya membenahi tata kelola institusi dinas kebakaran.

Di negara maju peran institusi dinas kebakaran telah mendapat perhatian serius dalam hal capability dan kapasitas yang sesuai dengan standar ISO. Capability menyangkut kemampuan institusi kebakaran dalam hal ini personil dan peralatan yang dalam waktu cepat harus mampu melakukan rescue dan mengendalikan kebakaran. Juga, menyangkut respon yang cepat dalam menghadapi panggilan kasus kabakaran yang terjadi bersamaan di beberapa tempat. Institusi pemadam kebakaran sebaiknya memiliki program, prosedur, dan organisasi untuk mencegah penyebaran kebakaran lebih luas pada suatu wilayah. Untuk meminimalkan bahaya tersebut, dinas pemadam kebakaran mestinya memiliki road map atau kerangka kerja dan sistem informasi yang menyeluruh. Peran dinas pemadam kebakaran perlu direposisi sehingga paradigmanya berubah dari peran pemadam menjadi fungsi yang proaktif mencegah kebakaran.

Amukan si jago merah sangat merugikan masyarakat, karena dalam waktu sekejap bisa meludeskan berbagai bangunan, harta benda, dan dokumen penting. Dilain pihak sistem perkotaan belum memiliki manajemen pencegahan yang lebih intens dan mutakhir. Selain itu budaya keselamatan dan kedisiplinan warga kota dalam menggunakan listrik dan api harus senantiasa ditumbuhkan untuk mencegah aksi si jago merah. Program penanggulangan kebakaran yang ideal adalah dimulai dengan idealisasi tata ruang dan konsistensi dalam mengontrol ijin menggunakan bangunan. Langkah yang tidak kalah penting adalah pemetaan kegiatan publik yang rawan kebakaran. Untuk itu perlu dilakukan penilaian-penilaian yang menyangkut beberapa konstrain penyebab kebakaran. Manajemen penanggulangan dan penanganan musibah kebakaran semata-mata bukanlah tugas dan tanggung jawab dari dinas kebakaran. Apalagi keterbatasan teknologi dan SDM hingga saat ini masih mewarnai dinas kebakaran kota.

Kebakaran pada umumnya disebabkan oleh faktor kelalaian manusia seperti adanya hubungan arus pendek listrik. Kompleksitas bahaya kebakaran membutuhkan beberapa inovasi dan konsistensi manajemen perkotaan. Budaya kota selama ini menunjukan bahwa kesadaran dan kedisiplinan yang berhubungan dengan alat-alat penanggulangan kebakaran  hanya dilakukan pada saat bangunan masih baru. Setelah sekian lama, menjadi terabaikan. Kondisinya bertambah buruk ketika dinas perkotaan tidak memiliki data akurat yang menyangkut data base kondisi fisik dan building historical yang bisa diakses secara cepat bila si jago merah sedang beraksi.

Untuk mewujudkan manajemen penanggulangan amuk si jago merah yang efektif dibutuhkan sistem informasi perkotaan yang baik. Infrastrukur digital itu bisa menyajikan data-data fisik semua bangunan kota. Sehingga jika terjadi musibah kebakaran, petugas bisa bertindak secara tepat dan cepat karena mengetahui struktur di dalamnya.

(  Salam Jabat Erat,  Hemat Dwi Nuryanto, Founder Suararadio.com )