UNGARAN - Seorang PNS golongan IIIA yang bekerja di bagian Keuangan Bapermasdes, Kabupaten Semarang, Suhartatik (42), diduga membawa kabur uang ratusan juta rupiah.

Korbannya sesama PNS di Bapermasdes yang jumlahnya antara 10 - 20 orang. Selain rekan PNS, dikabarkan tidak sedikit masyarakat umum yang juga menjadi korban. Perempuan yang tinggal di Lingkungan Pungkruksari, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat itu bahkan menilep uang tetangganya sendiri, Widiarto (60) senilai Rp 8,5 juta.

Ditemui di rumahnya, Jumat (3/2) siang, Widiarto mengaku uangnya dipinjam pelaku pada Juli 2011. Namun, sejak November 2011 lalu, penjual kayu lapis di Jl Moh Yamin itu tidak lagi bisa menemui Suhartatik.

Menurutnya, Suhartatik tidak pernah kembali ke rumah kontrakan. -Itu dulu uang santunan jasa raharja saat anak saya yang mbarep meninggal kecelakaan tiga tahun lalu. Saya simpan untuk biaya kuliah anak saya yang ragil. Malah hilang,- tutur Widiarto, di rumahnya.

Dia mengaku tidak menyangka Suhartatik berbuat demikian. Pasalnya, keluarga Widiarto seringkali ikut membantu mencuci dan bersih-bersih di rumah kontrakan itu.

Menurutnya, selain dirinya masih banyak lagi masyarakat yang menjadi korban. Namun, dia mengaku tidak mengetahui siapa saja. -Kebanyakan orang Karangjati. beberapa waktu lalu para korbannya datang ke rumahnya tapi tidak ketemu. Akhirnya mereka mengambil barang-barang di rumah kontrakan itu,- lanjutnya.

Kabag Umum Kepegawaian, Bapermasdes Prasetyo Giri ditemui kemarin mengungkapkan, korban di kantornya sekitar 10 - 20 orang. Nilai kerugian totalnya hampir Rp 100 juta. Menurutnya, yang bersangkutan mulai tidak ngantor pada 20 Desember 2011.

Pihak Bapermasdes sudah mencari mulai dari wilayah tempat tinggal kerabatnya, antara lain di Yogyakarta, Solo, Surabaya di mana suaminya tinggal, dan Pondok Gontor tempat anaknya bersekolah. Namun, hingga kemarin tidak ketemu, bahkan rumah kontrakannya kosong.

Informasi dihimpun, pelaku yang merupakan staf keuangan di Bapermasdes itu sering meminjam dan memanfaatkan rekan PNS ketika hendak mengajukan kredit di bank. Belasan pegawai itu mengajukan kredit melalui pelaku selaku staf yang mengurus gaji pegawai.

Suhartatik meminta rekan-rekannya itu menandatangani blangko kosong. Dengan begitu, pelaku dengan mudah menuliskan nominal uang lebih besar dibanding nilai yang dimaksudkan rekan pemohon kredit tersebut. -Misal kredit Rp 10 juta, ditulis lebih besar. Nanti kelebihannya diambil yang bersangkutan,- lanjut Prasetyo.

Kepala Bapermasdes, Yosep Bambang Tri mengatakan, pihaknya melaporkannya ke BKD. Namun, menurutnya kasus tersebut tidak terkait keuangan APBD. Kasus itu persoalan pribadi antara pelaku dan korbannya. Penelusuran Suara Merdeka, hingga kemarin pelaku tidak dapat ditemui. Rumah kontrakannya di Pungkruksari terlihat sepi, tanpa penghuni. - Suara Merdeka

SEMARANG RAYA - Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari derah di Indonesia yang surplus daging dan menjadi bagian dalam swasembada daging secara nasional.

SALATIGA RAYA - Kota Salatiga berpotensi diterjang puting beliung dan tanah longsor. Puting beliung berpotensi terjadi di wilayah Blotongan dan Pulutan Kecamatan Sidorejo, sedangkan tanah longsor rawan terjadi di Kecamatan Tingkir.

Kasi Linmas Satpol PP Salatiga Andi Priantoro mengatakan, terkait cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini pihaknya sudah mempersiapkan tim untuk mengantisipasi hal itu. Meskipun Hingga saat ini di Salatiga belum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) namun Pembentukan lembaga itu masih dalam proses pengajuan ke wali kota. Ia mengaku pembentukan BPBA di wilayahnya memang termasuk terlambat. Sehingga bantuan penanggulangan bencana alam dari Pemprov Jateng belum dapat dicairkan.

Serang-(PolarisFM) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten/Kota Tangerang, resmi mencabut gugatan terhadap SK Gubernur Banten tentang revisi UMK 2012. dalam sidang pencabutan gugatan di PTUN Serang Senin pagi. Sidang yang dipimpin Majelis Ketua PTUN Serang Muhammad Syauquie ini, kemudian memutuskan, bahwa gugatan Apindo dicabut oleh penggugat.

Pihak penggugat sendiri menghadirkan kuasa hukum Apindo Rini Ambarwati, sedangkan Gubernur Banten yang menjadi pihak tergugat diwakili Iis Darlina dan Agus Sandjaya dari Biro Hukum Pemprov Banten. Sidang pencabutan gugatan UMK revisi ini, dikawal puluhan perwakilan buruh dari Aliansi serikat buruh dan serikat pekerja tangerang raya.

Kuasa hukum apindo Rini Ambarwati usia mengikuti sidang mengatakan,pihaknya secara resmi mencabut gugatan yang dilayangkan januari lalu, hal itu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditempuh dari pertemuan yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga kerja, Serikat buruh, apindo, dan Gubernur banten 1 febuari lalu.

Sementara itu, kordinator aliansi Serikat buruh, serikat pekerja tangerang raya poniman mengatakan, pihaknya mengaku lega dengan dicabutnya gugatan oleh apindo di PTUN, ia akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas, bahkan ia meminta kepada para pengusahan untuk menjalankan keputusan SK Revisi UMK Tangerang tahun 2012 dan Sk Upah sektoral. menurut poniman,serikta buruh dan pekerja agar terus melakuka perlawanan terhadap politik upah murah.(Hikmat)